Vol. 2 No. 2 (April) (2006)

Pembaca yang budiman.

Dalam era globalisasi saat ini pendidikan merupakan suatu syarat menuju modernisasi, yang begitu penting sehingga semua bangsa berlomba-lomba meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas menyangkut berbagai aspek, baik manusia, fasilitas, maupun biaya. Itu berarti, pendidikan hanya dapat terselenggara dengan baik bila individu, lembaga, struktur, sarana, serta biaya saling menunjang.

Empat artikel dalam edisi ini mencoba mengupas pendidikan dari berbagai aspek di Indonesia dan khususnya di Tanah Papua, sedangkan artikel terakhir membahas perubahan pandangan masyarakat Papua mengenai tanah. Meski tidak secara tersurat menyoroti pendidikan, namun tersirat digambarkan merosotnya pendidikan informal dalam tatanan Orang Papua.

Artikel J. Ohoitimur yang berjudul Pendidikan dan Pembebasan menyoroti perkembangan sistem pendidikan di Indonesia khususnya pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Melalui kurikulum ini diharapkan siswa menjadi pusat proses belajar-mengajar, terbina relasi yang harmonis antara guru–murid dan dikembangkannya  kompetensi siswa. Selain itu, proses belajar-mengajar diarahkan pada pencapaian kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan moral. Lagi pula siswa diantar untuk berproses menjadi manusia yang memahami akar sosial-kulturalnya dan mampu bekerja keras dengan disiplin diri.

Proses menuju pendidikan berkualitas di Indonesia rupanya tidak berjalan dengan mulus. Proses itulah yang dipertanyakan oleh A. Bisei dalam artikelnya Mungkinkah Peradaban Kemiskinan dapat Menggantikan peradaban Kekayaan dalam Dunia Pendidikan? Melaluinya, kita dihantar menelusuri sejarah pendidikan formal dari zaman prakemerdekaan, kemerdekaan, orde baru, dan reformasi. Dengan bersandar pada pemikiran Ellacuria tentang visi kristiani pada dunia pendidikan yaitu option for the poor, pendidikan seharusnya berpihak pada kaum miskin supaya semua orang bisa mengenyamnya. Pendidikan juga mengusung humanisme universal yang merupakan pintu pembebasan. Di sana tidak ada lagi gap antara yang miskin dan yang kaya tetapi persaudaraan dan kerja sama. 

Pendidikan juga menjadi pergumulan Gereja Katolik di Papua. Dalam artikelnya, ia mengulas sekilas sejarah pendidikan imam di Papua, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pendidikan calon imam dari aspek spiritualitas dan psikologi, serta diakhiri dengan pendidikan calon imam sebagai alternatif pendidikan bermutu. Pendidikan calon imam terarah pada membantu calon imam menjadi seorang yang dekat dengan Allah dan berkepribadian mantap serta dewasa. Dengan tujuan itu, pendidikan calon imam di Papua diharapkan terbuka bagi putra-putra Papua, agar dapat mengenyam pendidikan bermutu, walau tidak semua akan menjadi imam.

Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Artikel Y. Maturbongs melihat bagaimana pendidikan itu dijalankan oleh keluarga-keluarga Marind. Orang Marind di Wendu menyadari pentingnya pendidikan namun ternyata belum mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Mereka masih harus dihantar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yakni untuk mencerdaskan anak bangsa, dan tujuan pendidikan kristiani yaitu berkembangnya bakat-bakat fisik, moral, intelektual, dan spiritual secara harmonis.

Tanah Papua merupakan harapan masa depan. Hasil alamnya melimpah, namun penduduknya sedikit. Ini menyebabkan migrasi penduduk dari luar Papua tidak terkendalikan. Akibatnya, terjadi berbagai permasalahan, khususnya tentang tanah. Artikel I. Resubun mengangkat masalah tersebut. Pokok persoalan tentang tanah ialah perbedaan cara pandang mengenai alam dan sumber dayanya. Orang Papua asli memandang tanah secara emosional, sosio-kultural, dan religius, sedangkan para pendatang lebih melihatnya secara ekonomis. Dewasa ini terjadi pergeseran nilai pada orang Papua dalam memandang tanah. Tanah tidak lagi dijaga dan dilestarikan tetapi diperjualbelikan. Ketika terdesak kebutuhan ekonomi, mereka kembali memalang tanah-tanah yang pernah mereka jual. Ironis memang!

Selamat membaca!